RENSTRA

RENCANA STRATEGIS BAGIAN TATA USAHA

A.       LATAR BELAKANG

Kondisi pelayanan publik telah mengalami perubahan sejalan bergulirnya arus reformasi. Terjadinya reformasi di bidang politik dan hukum telah melahirkan perubahan yang cepat pada tatanan kehidupan dan perilaku masyarakat, maupun perilaku aparatur pemerintah. Dalam kaitannya dengan proses reformasi yang sedang berjalan, maka peranan dan eksistensi aparatur sebagai unsur  utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik yang ada di pusat maupun di daerah dituntut untuk memahami kondisi objektif lingkungan masyarakat yang sedang berubah. Dalam kondisi sekarang ini aparatur pemerintah dituntut untuk melakukan perubahan total pada sikap, perilaku, tindakan ke arah budaya kerja yang efektif dan efisien, hemat dan bersahaja. Dengan perubahan yang dilakukan tersebut diharapkan mampu mewujudkan harapan masyarakat akan adanya pelayanan publik yang lebih adil, profesional, efisien, efektif, transparan, informatif dan accessible.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas programnya, serta agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat seperti dewasa ini, maka suatu instansi pemerintah harus terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

Perencanaan stratejik merupakan proses secara sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan stratejik merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan stratejik instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan.

Bagian Tata Usaha merupakan satuan organisasi di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Jabaran tugas dan fungsinya diatur oleh Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun  2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah. Sesuai tugas dan fungsi tersebut, Bagian Tata Usaha terus berusaha melakukan pembenahan diri dan meningkatkan kualitas pelayanan guna mencapai sasaran yang sudah ditentukan sesuai dengan tuntutan jaman.

Pada Undang-undang 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa Rencana Stratejik dibuat untuk 5 tahun berjalan dan mengacu pada Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih  dan sesuai dengan amanat Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun  2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Bagian Tata Usaha mempunyai  tugas pokok dan fungsi untuk menerapkan mekanisme pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan sah guna menjawab tuntutan masyarakat terhadap terciptanya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa serta tuntutan pelayanan yang mengacu pada ISO 9001-2000.

 

File Dapat Diunduh dengan meng-klik dibawah ini:

Renstra TU

 


Last Update:03-10-2013 09:20